SBY Tak Mau Sia-siakan Pimpin ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pada saat ia memimpin organisasi kerja sama 10 negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan, pihaknya tidak akan menyia-nyiakan masa kepemimpinannya itu.

"Tentu saja, kita tidak akan sia-siakan selama menjadi chairman. Sebab, akan banyak sekali aktivitas kita di berbagai sektor agar ASEAN tumbuh degan baik, sekaligus negara kita pun memiliki pertumbuhan yang baik pula," katanya saat memberikan keterangan pers, sebelum meninggalkan Tanah Air di ruang VIP, Bandar Udara Internasinal Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Dalam keterangan itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan sejumlah menteri terkait lainnya yang akan menyertainya dalam kunjungannya ke China dan Vietnam.

Setelah berkunjung dua hari di Shanghai, China, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Tingkat Kepala Pemerintahan Negara (KTT) ASEAN dan Pertemuan Asia Timur di Hanoi, Vietnam. Presiden Yudhoyono juga melakukan kunjungan kenegaraan di Vietnam untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan dan perikanan.

Menurut Presiden, setelah Vietnam memimpin ASEAN, secara bergiliran ia akan memimpin ASEAN. "Pada saat serah terima jabatan nanti, saya akan menyampaikan visi Indonesia ke depan, ASEAN mau di bawa ke mana dan di masa depan dalam lingkungan dunia yang terus berubah," ujar Presiden Yudhoyono.

Menurut Presiden, ASEAN sebenarnya dapat memainkan peranan penting di tengah percaturan politik global, di mana semua negara saat ini mendorong adanya keseimbangan posisi dalam kancah internasional. "Saya berharap, ASEAN dapat lebih berperan aktif dalam kancah global di tengah perubahan konstelasi politik internasional saat ini," katanya.

26 MoU Diteken

Lebih jauh, Presiden Yudhoyono mengatakan, dalam kunjungan kerja di Shanghai, China, ia akan menyaksikan penandatanganan 26 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai bentuk peningkatan kerja sama pemerintah Indonesia dan China.

Ke-26 MoU itu meliputi kerja sama di berbagai bidang, mulai dari investasi, perdagangan, infrastruktur, energi, pertambangan, pertanian, pangan dan perikanan dan lainnya.

Di Shanghai, China, Presiden Yudhoyono juga akan bertemu dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao dan sejumlah petinggi China lainnya serta mengadakan pertemuan bisnis dengan sekitar 300 pengusaha China dan Indonesia.

Di sela-sela kunjungannya itu, Presiden Yudhoyono akan mengunjungi paviliun Indonesia di World Expo Shanghai. Saat menyertai kunjungan kerja Wakil Presiden Boediono ke Nanning dan Beijing, China, Ny Herawati Boediono menyempatkan meninjau paviliun Indonesia di Shanghai.

Kenaikan Kuota SNMPTN 2011 Dipertimbangkan

Calon mahasiswa harus berjuang melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk memperebutkan kursi di PTN idamannya. Namun faktanya, alokasi kursi PTN yang diperebutkan sangat rendah dibandingkan dengan peminat.

Peserta SNMPTN 2010 mencapai 447.000 orang, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Adapun daya tampung hanya 82.000 calon mahasiswa di 57 PTN. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengatakan, mulai tahun depan, penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional akan lebih banyak dibandingkan dengan jalur mandiri. Namun, penerimaan bergantung ­kapasitas PTN masing-masing.

Nuh menyatakan, rata-rata perban­dingan jumlah peserta SNMPTN 2010 dibandingkan daya tampung setara dengan 5:1, meng­ingat jumlah kelu­lusan SMA juga naik sehingga perlu penambahan daya tampung di PTN.
“Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan porsi penerimaan siswa baru di PTN. Pertama, PTN harus menaikkan kapasitas daya tampung mahasiswa, misalnya yang tadinya satu program studi menerima 50 mahasiswa, jadi 70 siswa. Kedua, menaikkan efesiensi lama pendidikan, yang tadinya enam tahun untuk delapan semester, bisa diefisienkan atau diperpendek sehingga PTN bisa cepat menampung mahasiswa baru,” papar Nuh di sela-sela sidak SNMPTN, di Jakarta, Rabu (16/6). Namun ditegaskannya, kebijakan itu masih terus dikaji dan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Belum bisa dipastikan berapa banyak kuota mahasiswa baru lewat SNMPTN.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal juga mengatakan, kebijakan agar PTN memperbesar porsi penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN hingga kini masih dalam proses penggodokan. Kementerian Pendidikan Nasional masih mempelajari apakah SNMPTN kondusif untuk mengakomodasi siswa dari segala lapisan untuk masuk ke PTN berkualitas.

Penerimaan Rendah
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Rusliwa Sumantri mengakui, penerimaan mahasiswa baru UI melalui SNMPTN rendah. Tahun 2009, UI hanya menerima 30 persen dari total mahasiswa baru. Jalur penerimaan terbesar adalah melalui Seleksi Masuk UI (SIMAK UI) yang mencapai 40 persen, yang diselenggarakan UI secara mandiri. Selain itu, penerimaan mahasiswa baru UI juga melalui Program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) dan Ujian Masuk Bersama (UMB).
Gumilar mengatakan, porsi penerimaan lewat seleksi yang langsung diselenggarakan UI sengaja diperbesar. “UI ingin benar-benar mendapatkan mahasiswa yang benar-benar berprestasi. Terbukti, mahasiswa yang diterima melalui jalur PPKB IPK-nya sangat tinggi, lebih dari 3,6,” kata Gumilar.
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto juga mengakui penerimaan mahasiswa baru di IPB melalui SNMPTN hanya sekitar 16 persen. Penerimaan terbesar adalah melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) mencapai 66 persen dan sisanya lewat seleksi Undangan Tes Masuk (UTM) IPB.

Sementara itu, Panitia Lokal 42 Semarang SNMPTN 2010 menangkap basah seorang peserta yang diduga kuat melakukan kecurangan ketika mengerjakan soal ujian, Rabu (16/6). Peserta perempuan yang berasal dari sebuah SMA di Kalimantan Barat tersebut diketahui pengawas menyembunyikan telepon seluler dilengkapi dengan headset.
Sesuai peraturan SNMPTN, peserta dilarang membawa peralatan elektronik. Oleh karena itu, pantia akan membuat berita acara terkait pelanggaran tersebut dan akan menyampaikannya ke panitia SNMPTN pusat untuk menentukan sanksi.

Ujian Nasional Diubah pada 2011

Ujian Nasional Diubah pada 2011

Pemerintah Dinilai Paksakan Kehendak

Jakarta, Kompas - Perubahan mendasar pada pelaksanaan ujian nasional baru bisa dilaksanakan pada tahun 2011. Jika perubahan dilakukan dalam ujian nasional tahun ini yang sebentar lagi digelar, dikhawatirkan bakal menimbulkan kebingungan bagi siswa dan sekolah.

”Keinginan untuk memperbaiki UN guna mengakomodasi keinginan masyarakat mesti dilaksanakan, UN tahun 2010 ini sebagai masa transisi untuk perbaikan mendasar UN pada tahun berikutnya,” kata Rully Chairul Azwal, Ketua Panitia Kerja Ujian Nasional Komisi X DPR di Jakarta, Jumat (22/1).

Rully mengatakan, DPR tidak lagi mempersoalkan apakah UN kali ini sah pascaputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah soal gugatan UN. Dari konsultasi dengan MA, Ketua MA Harifin A Tumpa menegaskan bahwa tidak ada penghentian, pelarangan, atau penundaan UN.

”UN tahun ini tidak melanggar putusan MA. Jadi, kami anggap masalah hukum UN sudah selesai,” ujar Rully.

Adapun hasil UN sebagai penentu kelulusan, kata Rully, memang masih diperdebatkan. Masih ada fraksi di Komisi X yang meminta supaya hasil UN tidak sebagai syarat kelulusan dan saling memveto.

”Kami menyadari jika standar pendidikan kita belum merata. Jangan sampai UN itu membawa korban pada siswa dan sekolah-sekolah yang belum mencapai standar pelayanan minimum. Tetapi, perubahan itu kita siapkan untuk UN berikutnya supaya hasil UN jangan lagi merugikan siswa,” tegas Rully.

Hingga saat ini, dana alokasi UN senilai Rp 562 miliar masih diberi tanda bintang yang artinya belum disetujui Komisi X. Keputusan penghapusan tanda bintang diputuskan pekan depan, menunggu hasil kerja panitia kerja UN.

Pemaksaan kehendak

Secara terpisah, Muhammad Isnur, Koordinator Tim Advokasi Korban UN, mengatakan, pemerintah melakukan pemaksaan kehendak dengan tetap melaksanakan kebijaksanaan UN. Presiden dan Mendiknas dinilai hanya mencari-cari dalil dan legitimasi bahwa UN tidak bertentangan dengan putusan MA.

”Presiden, Wapres, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah divonis lalai dan melanggar dalam pemenuhan dan perlindungan HAM.

Isnur menilai MA juga lari dari tanggung jawab untuk memenuhi putusan yang dibuatnya sendiri. ”Pengujian atas putusan seharusnya juga dilaksanakan melalui proses eksekusi dan penilaian majelis hakim bukan dilemparkan kepada anggota DPR yang merupakan lembaga politik,” ujar Isnur.

Di Semarang, anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo, mengimbau agar tim pengawas satuan pendidikan dan tim pemantauan independen lebih berani dan tegas dalam pelaksanaan ujian nasional tahun ini. Tim pemantau dan pengawas harus berani masuk ke ruang ujian jika menemukan pelanggaran dan menindak pelakunya.

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sudijono Sastroatmodjo mengatakan, pihaknya siap untuk melaksanakan UN. Unnes bertanggung jawab dalam pengawasan pencetakan berkas soal dan pelaksanaan ujian serta pemindaian soal.

Sudijono pun menekankan bahwa perguruan tinggi tidak dapat bertanggung jawab dalam proses pencetakan naskah soal karena terkendala persoalan biaya dan peralatan.

(ELN/LUK/ NDY/DEN)

Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/23/03410799/ujian.nasional.diubah.pada.2011